Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra)/Foto:Iwan Armanias/Iw

PT. Garuda Indonesia idealnya diisi sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang transportasi udara. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN0 diimbau segera merombak direksi maskapai plat merah itu. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu yang meniadakan posisi direktur teknik dan direktur operasional, dinilai merupakan kesalahan fatal.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan hal ini dalam rilisnya, Senin (7/5/2018). “Keliru dan berbahaya kalau perusahaan transportasi dikelola oleh orang-orang yang tidak paham transportasi. Perusahaan transportasi tidak sekadar mencari untung, tetapi bertanggung jawab atas nyawa publik yang diangkutnya,” kata Bambang.

Pernyataan Bambang ini juga sekaligus merespon rencana mogok Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda Indonesia yang tak setuju penghapusan posisi dua direksi tersebut. Meskipun akhirnya kedua posisi itu diadakan kembali oleh Dirut Garuda, tetapi politisi Partai Gerindra itu menilai, mestinya pengadaan dua direksi itu juga lewat RUPS.

“Dua posisi direktur itu sangat penting bagi sebuah perusahaan transportasi, termasuk Garuda. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap perawatan pesawat kalau tidak ada direktur teknik. Siapa juga yang menjamin kelancaran operasi jika direktur operasi dihapus. Dampaknya sangat fatal bagi kelancaran dan keselamatan penerbangan,” seru Bambang.

Ditambahkannya, penghapusan dua posisi direksi itu mengancam beroperasinya Garuda, karena menganulir Airport Operating Certificate (AOC). Selain itu, melanggar pula aturan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan.

Atas kasus ini, sambung Bambang, Kementerian Perhubungan harus mengawasi Garuda Indonesia agar mematuhi semua regulasi penerbangan, termasuk ketentuan mengenai kualifikasi sumber daya manusianya. (mh/sf)